PEMERIKSAAN AKUNTANSI LANJUT

Nama : Vella Fauzia

NPM  : 29213100 (genap)

Kelas  : 4EB10

Mata Kuliah : Pemeriksaan Akuntansi Lanjut  

PERTANYAAN KAJI ULANG

2. Apa peran dari akuntan dalam SDLC ? Mengapa akuntan dapat diminta untuk memberikan intput dalam pengembangan sistem informasi akuntansi?

Jawab :

Peran akuntan dalam SDLC ialah akuntan sebagai pengguna, akuntan berpartisispasi dalam pengembangan sistem sebagai anggota tim pengembang dan akuntan dilibatkan dalam pengembangan sistem sebagai auditor. Akuntan dapat diminta dalam memberikan input dalam pengembangan sistem informasi nonakuntansi karena akuntan lebih dapat dipercaya dalam memeriksa laporan keuangan yang sebagai salah satu sumber informasi yang digunakan oleh investor atau calon investor dan underwrite dalam menilai suatu perusahaan.

4. Mengapa sering kali sulit untuk mendapatkan keterlibatan pengguna yang kompeten dan berarti dalam SDLC?

Jawab :

Karena dalam pembuatan sistem khusus nya sistem yang baru setiap pengguna tidak diikutsertakan dalam melakukan pembuatan sistem. Seharusnya dalam mebuat sistem pengguna diikutsertakan agar pengguna lebih sesuai dalam menerima sistem baru dan meraka dapat pula mengkontribusi designnya, dan menggunakannya. 

6. Mengapa perencanaan sistem strategis tidak secara teknis dianggap menjadi bagian dari SDLC?

Jawab :

Secara teknis, perencanaan sistem strategis bukanlah bagian dari SDLC karena SDLC berhubungan dengan aplikasi tertentu. Rencana sistem strategis berkaitan dengan alokasi berbagai sumber daya sistem seperti karyawan (jumlah professional sistem yang harus dikontrak), peranti keras (jumlahterminal kerja, minikomputer, dan mainframe yang harus dibeli), peranti lunak (dana yang dialokasikan untuk proyek sistem baru dan untuk pemeliharaan sistem), serta telekomunikasi (dana yang dialokasikan untuk jaringan dan EDI).

8. Apa tujuan dari perencanaan proyek dan apa saja tahapannya?

Jawab :

Tujuan dari perencanaan proyek adalah untuk mengalokasikan sumber daya ke tiap aplikasi dalam kerangka kerja secara strategis.

10. Apa saja kategori umum fakta yang harus dikumpulkan dalam survey sistem?

Jawab :

a)      Sumber data (data source)

b)      Pengguna (User)

c)      Penyimpanan data (data store)

d)     Proses (Process)

e)      Pengendalian (control)

f)       Volume transaksi (transaction volume)

g)      Tingkat kesalahan (error rate)

h)      Biaya sumber daya (resource cost)

i)        Kemacetan dan operasi yang redundan (bottleneck and redundant operation)

12. Apa saja kebaikan dan kelemahan dari survey system yang ada?

Jawab :

1)      Kelemahan menyurvei system yang ada yaitu :

-          Lubang ter (tar pit) fisik yang ada. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan tendensi analisis yang menjadi “terhisap di dalam” dan kemudian “terbenam” oleh pekerjaan menyurvei system warisan yang ada.

-          Berpikir di daam kotak. Beberapa pihak berargumentasi bahwa survey system yang telah adda akan menghambat ide baru. Dengan mempelajari dan membuat model system yang lama, analis dapat mengembangkan sebuah ide pembatas atas bagaimana system yang baru seharusnya berfungsi. Hasilnya adalah perbaikan system yang lama, bukan merupakan pendekatan baru yang radikal.

2)      Kebaikan menyurvei system yang ada yaitu :

-          Mengidentifikasi aspek apa saja yang harus dipertahankan dari system yang lama. Beberapa elemen system mungkin sudah berfungsi cukup baik dan dapat menjadi dasar bagi system yang baru. Dengan memehami secara penuh system yang ada, analis dapat mengidentifikasi berbagai aspek yang bernilai untuk dipertahankan atau yang harus dimodifikasi untuk digunakan ke dalam system yang baru.

-          Memaksa analis system untuk memahami system secara penuh. Ketika system baru diimplementasikan, para pengguna harus melalui proses konversi dimana mereka akan secara formal keluar dari system yang lama dan berpindah ke yang baru. Analis harus menentukan pekerjaan, prosedur, dan data yang akan dikeluarkan dari system yang lama dan mana yang akan dilajutkan.

-          Memisahkan akar permasalahan dari gejala. Dengan menyurvei system yang ada, analis dapat menentukan secara konklusif penyebab dari berbagai gejala masalah yang dilaporkan. 

14. Apa saja beberapa dokumen utama yang dapat dikaji dalam survey system yang ada?

Jawab :

a.       Struktur organisasi

b.      Deskripsi pekerjaan

c.       Catatan akuntansi

d.      Daftar akun

e.       Pernyataan kebijakan

f.       Deskripsi prosedur

g.      Laporan keuangan

h.      Laporan kinerja

i.        Bagan alir system

j.        Dokumen sumber

k.      Daftar transaksi

l.        Anggaran

m.    Prediksi

n.      Pernyataan misi

16. Apa tujuan utama dari tahap desain konseptual system?

Jawab :

Tujuan dari tahap desain konseptual system adalah untuk menghasilkan beberapa alternatif konsep system yang memenuhi berbagai kebutuhan yang teridentifikasi dalam analisis system. Dengan menyajikan sejumlah alternatif yang masuk akal ke pengguna, professional system menghindari munculnya persepsi mengenai batasan pada system yang baru.

18. Seberapa jauh desain terperinci yang dibutuhkan dalam tahap desain konseptual?

Jawab :

Tahap desain konseptual bersifat umum. Desain tersebut mengidentifikasi semua input, output, proses dan fitur khusus yang dibutuhkan untuk membedakan suatu alternative dari alternative lainnya dan tidak memiliki perincian yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan sistem. Hanya saja, desain tersebut memiliki perincian yang memadai untuk menunjukkan bagaimana kedua sistem tersebut secara konseptual berbeda dari segi fungsinya.

20. Apa peran utama auditor dalam desain konseptual sistem?

Jawab :

Sebagai pemegang kepentingan dalam semua sistem keuangan sehingga memiliki peran penting dalam tahap desain konseptual sistem,. Auditor harus mengetahui implikasi pengendalian dari setiap desain alernatif dan memastikan bahwa konvensi akutansi dan persyaratan hukum dapat terpenuhi. Beberapa teknik audit komputer mensyaratkan sistem untuk didesain dengan fitur-fitur audit tertentu. Fitur-fitur ini memerlukan sumber daya dan perlu dipertimbangkan pada saat desain konseptual.

22. Apa yang membuat analisis biaya-manfaat lebih sulit dilakukan untuk sistem informasi daripada dalam investasi lainnya yang dilakukan perusahaan?

Jawab :

Karena manfaat dari sistem informasi dapat diklasifikasikan dalam bentuk keuntungan berwujud (tangible benefits) dan keuntungan tidak berwujud (intangible benefits).Keuntungan tak berwujud (intangible benefits) ini yang merupakan keuntungan-keuntungan yang sulit atau tidak mungkin diukur dalam bentuk satuan nilai uang, sehingga cara pengukurannya harus dilakukan dengan penaksiran tingkat efektivitasnya.

24. Bedakan anatara sistem siap pakai dengan backbone. Mana yang lebih fleksibel?

Jawab :

System siap pakai adalah system jadi dan teruji serta siap untuk diimplementasikan. Biasanya system ini adalah system umum atau system yang disesuaikan untuk industry tertentu. Sedangkan 

Backbone yaitu saluran atau koneksi berkecepatan tinggi yang jadi lintasan mutlak dalam suatu jaringan. Network backbone yakni network yang  menghubungkan sekian banyak jaringan dengan berkecepatan rendah lewat gateway. 

Yang lebih fleksibel yaitu backbone karena Dengan  memakai jaringan backbone, masalah kecepatan interkoneksi antar jaringan lokal akan teratasi karena kecepatan  transfer yang dimiliki oleh backbone dapat memuat sampai 10 Gpbs, ide instalasi dan manajemen jaringan backbone lebih sederhana, tapi jarak jangkauannya akan lebih luas dan jauh, jaringan backbone rata-rata memanfaatkan dual ring maka mempunyai fault toolerence yang sangat tinggi.

26. Mengapa pemograman modular lebih disukai untuk pengodean bebas?

Jawab:

Pemograman modular merupakan metode pemakian yanga sangat mudah digunakan untuk bahasa C/C++. Pemograman modular maksudnya adalah membagi-bagi program kedalam modul-modul yang lebih kecil lagi dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menghindari penulisan teks program yang sama berkali-kali dan juga memudahkan dalam melakukan pelacakan kesalahan dalam program yang sedang dibuat.

Keunggulan menggunakan pemograman modular dalaam pengodean bebas:

a)      Program lebih pendek

b)      Mudah dibaca dan dimengerti

c)      Mudah didokumentasi 

d)     Masalah yang kompleks dapat dibagi-bagikan  lebih sederhana 

e)      Mencari kesalahan relatif lebih mudah karena alur logika lebih jelas,m kesalhan juga dapat dilokalisasikan dalam satu modul

f)       Modifikasi dapat dilakuakn tanpa menggangu program secara keseluruhan

28. Jelaskan peran penting dokumentasi oleh progamer sistem?

Jawab :

1)      Untuk merancang atau membuat sebuah sistem. Dokumentasi sistem berguna sebagai media diskusi dan komunikasi antar perancang, analis, maupun programer. 

2)      Selain itu, dokumentasi juga berguna untuk mengevaluasi kelemahan dan keunggulan sebuah sistem maupun pengendalian dalam sebuah sistem. Pihak yang berkepentingan dengan evaluasi sistem adalah (1) analis sistem (pada saat si analis sedang menegvaluasi sistem lama yang sudah berjalan) dan (2) auditor (baik auditor internal maupun auditor eksternal). Auditor laporan keuangan hanya dapat melakukan audit jika data laporan keuangan sebuah perusahaan dapat dipercaya (yang berarti dihasilkan dari sistem informasi akuntansi yang memang andal).

3)      Dokumentasi sistem juga berguna bagi mereka ynng sedang mempelajari prosedur dalam sebuah perusahaan. Dokumentasi sistem dapat menjadi media pelatihan karyawan baru.

PERTANYAAN DISKUSI

2. Diskusikan bagaimana mempercepat tahap spesifikasi kebutuhan sistem dapat menunda atau bahan mengakibatkan kegagalan proses pengembangan sistem. Sebaliknya, diskusikan bagaimana waktu yang terlalu lama dihabiskan untuk tahao ini dapat mengakibatkan “paralisis analisis”?

Jawab :

Cara mempercepat tahap spesifikasi memproses pengembangan sistem ialah seseorang dari pihak sistem pertama mereka harus melalui rangkaian yaitu, merencanakan sistem yang mau mereka buat, menganalisis sitemnya, lalu membuat desain konseptual sistem, mengevaluasi dan pemilihan sistem, desain terperinci, pemograman dan pengujian sistem, implementasi sistem dan pemeliharan  sistem. Apabila sistem tersebut tertunda dan gagal penyebab nya ialah, kurang nya komunikasi dari masing2 anggota tim, kurang nya pemantauan, kinerja yang terlalu lambat, anggaran yang tak kuncung cair, skill yang kurang memadai dan manajemen yang buruk.  Mengapa dalam pengembangan sistem memerlukan waktu yang lama, karena dalam membuat sebuah sistem tidaklah mudah, seorang pembuat sistem harus menganalisis secara detail dari awal perencanaan sistem tersebut, memikirkan masalah-masalah apa nanti nya yang terjadi, memikirkan biaya dan waktu, dan juga harus mempertimbangkan para tenaga kerja dalam pembuatan tim, sehingga misis dalam membuat sistem ini dapat berhasil.

4. Bedakan anatara masalah dengan gejala. Berikan sebuah contoh. Apakah biasanya masalah dan gejala tersebut dikenali oleh manajer atas, menengah atau bawah?

Jawab:

Masalah yaitu perbedaan antara kondisi yang terjadi dengan apa yang sedang diharapkan,sedangan gejala ialah tanda atau petunjuk terjadinnya suatu masalah. Contoh dalam masalah misalkan, seorang mahasiswa menginginkan nilai dalam matakuliah audit mendapatkan nilai 90 namun kenyataan nya dai hanya mendapatkan nilai 70, dengan adanya perbedaan itu menunjukan adanya masalah. Sedangkan contoh dari gejala misalnya seorang dokter memeriksa pasiennya, pasti sebelum memeriksa dokter menanyakan apa yang pasiennya rasakan dan ia baru memriksa dan baru mengetahui penyakitnya apa. Misal penyakit pasiennya flu maka gejala-gejalanya ialah pusing, demam, pilek, batuk. Biasanya masalah tersebut dikenali oleh manajer bawah karena, manajer bawah yang mempunyai tanggungjawab besar atas rencana-renacana yang ditetapkan oleh manajer yang lebih tinggi, namun manejer-manajer atas ataupun tengah harus mengatahui pula masalah yang terjadi.  

6. Kebanyakan perusahaan merendahkan kebutuhan biaya dan waktu untuk SDLC sebanyak 50 persen. Menurut anda, mengapa hal ini terjadi ? Dalam tahapan apa saja menurut anda pengurangan ini paling banyak dilakukan?

Jawab :

Hal ini terjadi karena jika perusahaan merendahkan kebutuhan biaya maka perusahaan akan mendapatkan manfaat baik manfaat berwujud maupun manfaat tidak berwujud, sehingga aktivitas perusahaan akan lebih ekonomis dan efisien. Pengurangan ini paling banyak dilakukan dalam tahapan mengidentifikasi manfaat.

8. Banyak proyek sistem baru secara kasar tidak terlalu memperhitungkan volume transaksi hanya karena proyek-proyek tersebut  tidak memperhitungkan bagaimana sistem yang baru dan yang ditingkatkan tersebut sesungguhnnya dapat meningkatkan permintaan. Jelaskan bagaimana hal ini dapat terjadi dan berikan sebuah contoh.

Jawab :

Hal ini terjadi dalam perusahaan yang fokus untuk bagaimana permintaan konsumen akan sebuah produk meningkat dan ini dapat dilakukan dengan cara peningkatan layanan kepada pelanggan dan meningkatkan kualitas produk, namun proyek baru ini menguraingi produksi atau jumlah persediaannya. Contohnya sebuah perusahaan mengurangi persediaan nya namun meningkatkan kualitas dalam pelayanannya sehingga perkiraan kenaikan penjualan akan naik disebabkan karena adanya layanan pelanggan yang baik.

10. Apakah menurut anda kelayakan hukum merupakan isu dalam system yang melibatkan penggunaan mesin untuk menjual tiket undian?

Jawab :

Dalam system pemrosesan transaksi keuangan, legalitas system selalu menjadi masalah. Namun demikian, legalitas juga merupakan isu bagi system nonkeuangan yang memproses data-data sensitif, seperti data pasien rumah sakit atau peringkat kredit pribadi dan sebagainya. Desain system yang berbeda akan mewakili tingkat risiko yang berbeda dalam menghadapi data seperti itu.  Penilai harus peduli bahwa desain konseptual tersebut mempertimbangkan pengendalian utama, kemanan, dan masalah-masalah jejak audit serta bahwa system tersebut tidak melanggar hukum yang berkaitan dengan hak pribadi atau penggunaan mesin dalam menjual tiket undian dan informasi.

12. Jika suatu perusahaan memutuskan sebelumnya untuk beroperasi dengan sebuah system bertujuan khusus, seperti SAP, berdasarkan rekomendasi dari sebuah kantor akuntan publik, haruskan SDLC dipotong jalurnya?

Jawab :

Tidak harus dipotong jalurnya karena  SDLC merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak, yang terdiri dari tahap-tahap: rencana (planning), analisis (analysis), desain (design), implementasi (implementation), uji coba (testing) dan pengelolaan (maintenance). Dalam rekayasa perangkat lunak, konsep SDLC mendasari berbagai jenis metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi-metodologi ini membentuk suatu kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi, yaitu proses pengembangan perangkat lunak. Jika auditor dapat memverifikasi bahwa berbagai proses ini dikendalikan secara efektif, maka auditor dapat membatasi keluasan pengujian aplikasi yang harus dilakukannya. Akan tetapi, jika bukti audit menunjukkan pengendalian SDLC lemah dan tidak konsisten aplikasinya, maka pengujian aplikasi dan substansif tidak dapat dikurangi.

14. Jika sistem tertinggal dari jadwalnya, dan jika tiap modul program diuji serta tidak ada masalah yang dapat ditemukan, apakah perlu untuk menguji semua modul dalam hubungannya dengan satu sama lain? Mengapa atau mengapa tidak?

Jawab :

Tidak. Karena pengujian sistem dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu blackbox dan whitebox.Blackbox menguji secara bersamaan untuk memperlihatkan bahwa setiap fungsi beroperasi sepenuhnya dan mencari kesalahan setiap fungsi. Teknik ini dilakukan dengan cara menguji setiap modul program untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin ada. Sedangkan whitebox menguji untuk memastikan bahwa semua modul program berhubungan sesuai jalur logika. Dalam teknik ini dilakukan pengujian terhadap semua modul program dalam hubungannya satu sama lain.

16. Siapa yang melakukan kajian pascaimplementasi? Kapan pengkajian ini harus dilakukan? Jika sebuah firma konsultan luar dikontrak untuk mendesain dan mengimplementasikan sistem baru, atau jika piranti lunak siap pakai dibeli, akankah kajian pascaimplementasi masih dibutuhkan?

Jawab :

Kajian pascaimplementasi dilakukan oleh sebuah tim independen untuk mengukur keberhasilan sistem dan proses terkait setelah sistem baru dijalankan. Kajian pascaimplementasi ini biasanya dilakukan beberapa bulan setelah tahap implementasi sistem. 

Jika sebuah firma konsultan luar dikontrak untuk mendesain dan mengimplementasikan sistem baru, atau jika piranti lunak siap pakai dibeli oleh sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut tetap membutuhkan kajian pascaimplementasi ini. Karena, walaupun perusahaan telah membeli sebuah sistem yang siap pakai, atau telah mengontrak firma konsultan luar yang mungkin berisi para professional yang menghasilkan sistem tersebut, namun hasil yang diberikan sistem belum tentu sempurna dalam hal perkiraan akurasi anggaran, waktu, biaya, manfaat serta dalam hal memenuhi kebutuhan pengguna berdasarkan desain sistem itu sendiri. Oleh sebab itu, kajian pascaimplementasi ini tetap dibutuhkan untuk memberikan pandangan ke dalam mengenai berbagai cara untuk memperbaiki proses terkait di masa mendatang.

18. Diskusikan isu independensi ketika suatu kantor akuntan publik juga memberikan input dalam pengembangan dan pemilihan sistem baru.

Jawab :

Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuantan Publik yang ditetapkan olh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (infacts) maupun dalam penampilan (in appearance).Independensi dalam Audit dapat diartikan sebagai sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan ujian audit, mengevaluasi hasilnya dan membuat laporan audit. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan.

-           Independensi dalam fakta : Auditor benar-benar mempertahankan perilaku yang tidak bias (independen) disepanjang audit

-           Independensi dalam penampilan : Pemakai laporan keuangan memiliki kepercayaan atas independensi tsb.

-           Independen berarti bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain dan tidak tergantung pada orang lain. Tiga aspek dalam independensi auditor, yaitu:

1)      Independensi dalam diri auditor (independence in fact): kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan berbagai faktor dalam audit finding.

2)      Independensi dalam penampilan (perceived independence). Independensi ini merupakan tinjauan pihak lain yang mengetahui informasi yang bersangkutan dengan diri auditor.

3)      Independensi di pandang dari sudut keahliannya. Keahlian juga merupakan faktor independensi yang harus diperhitungkan selain kedua independensi yang telah disebutkan. Dengan kata lain auditor dapat mempertimbangkan fakta dengan baik yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan jika ia memiliki keahliam mengenai hal tersebut.

Oleh karena itu dalam pemilihan dan pengembangan sebuah sistem baru seorang auditor harus benar-benar mengerti akan sistem tersebut sehingga sistem yang digunakan dapat memberikan manfaat kepada pemakai dan juga dapat menggantikan sistem yang lama menjadi baru Pengembangan sistem dapat berarti menyusun sistem yang baru untuk menggantikan sistem lama secara keseluruan atau memperbaiki sistem yang telah ada.

Sistem lama perlu diperbaiki atau diganti karena beberapa hal :

1.      Adanya permasalahan-permasalahan yang timbul dari sistem lama, misalnya:

a)      Ketidakberesan. Ketidakberesan dalam sistem lama menyebabkan sistem lama tidak beroperasi sesuai dengan yang diharapkan.

b)      Pertumbuhan organisasi. Pertumbuhan organisasi diantaranya adalah kebutuhan informasi yang semakin luas, volume pengolahan data semakin meningkat, perubahan prinsip akuntansi.

2.      Untuk meraih kesempatan-kesempatan.Organisasi mulai merassakan kebutuhan sistem informasi sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen.

3.      Adanya instruksi. Penyusunan sistem baru karena adanya instrusi-instruksi dari atasan atau luar organisasi misalnya aturan pemerintah. Dalam penggantian atau pengembangan sistem pasti ada pihak perusahaan tidak setuju atas penggantian sistem atau pengembangan sistem dengan alasan  membutuhkan dana yang lebih besar atau jika isstem di perbaharui ada temuan kecurangan. Maka dari itu KAP dalam input sistem baru harus bisa menjaga independensinya karena dengan penggantian sistem yg baru perusahaan dapat mencapai banyak manfaat.

20. Diskusikan 3 manfaat yang berkaitan dengan pemrograman modular.

Jawab :

1)      Teknik pemrograman modular memungkinkan kita membangun program besar dan kompleks. Karena dengan menggunakan programer modular maka maslaah yang kompleks dapat dijadikan menjadi maslaah-masalah yang lebih sederhana sehingga dapat memepermudah pekerjaan dan memungkinkan kita untuk membangun program yang lebih besar.

2)      Teknik Pemrograman modular membantu dalam pengembanganalgoritma. Dan hasil pengembangan pemrograman modular memudahkan orang lain    memahami algoritma yang dibuat. 

Mencari kesalahan relatif lebih mudah karena alur logika lebih jelas, kesalahan juga dapat dilikalisasikan dalam satu modul.

ETIKA DALAM KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Nama              : Vella Fauzia

NPM               : 29213100

Kelas               : 4EB10

Mata Kuliah    : Etika Profesi Akuntansi #

Tugas 7

Aturan Etika dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) yakni Independensi, Integritas, dan Obyektivitas, Standar umum dan prinsip akuntansi, Tanggung jawab kepada klien, Tanggung jawab kepada rekan seprofesi, Tanggung jawab dan praktik lain, sangatlah penting untuk dipahami dan ditaati oleh setiap anggota KAP agar dapat menjadi seorang akuntan publik yang profesional. Dan Seorang akuntan publik juga memiliki tanggung jawab lain yang harus dilakukan selain tanggung jawabnya kepada Klien, rekan seprofesi, dan tanggung jawab lainnya yakni tanggung jawab sosial yang berupa pemberian pelayanan yang baik kepada publik dan memperhatikan rekan seprofesi dengan tidak hanya mencari keuntungan diri sendiri.

Etika adalah aturan tentang baik dan buruk. Beretika dalam berbisnis adalah suatu pelengkap utama dari keberhasilan para pelaku bisnis. Bisnis yang sukses bukan hanya dilihat dari  hasil usaha saja, tetapi juga tercermin dari perilaku serta sepak terjang si Pelaku Bisnis dalam proses berbisnis.

Namun pada prakteknya banyak perusahaan yang mengesampingkan etika demi tercapainya keuntungan yang berlipat ganda. Lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga menggeser prioritas perusahaan dalam membangun kepedulian di masyarakat. Kecenderungan itu memunculkan manipulasi dan penyelewengan untuk lebih mengarah pada tercapainya kepentingan perusahaan. Praktek penyimpangan ini terjadi tidak hanya di perusahaan di Indonesia, namun terjadi pula kasus-kasus penting di luar negeri.

Karena itu kode etik sangatlah penting untuk setiap profesi apapun itu. Kode etik mengatur anggotanya dan menjelaskan hal apa yang baik dan tidak baik dan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebagai anggota profesi baik dalam berhubungan dengan kolega, langganan, masyarakat dan pegawai. Serta untuk menunjukkan bagaimana menjadi seorang akuntan yang profesional dengan menaati kode etik akuntan yang sudah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

A.    ETIKA BISNIS KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

Ada lima aturan etika yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). Lima aturan etika itu adalah:

a.       Independensi, integritas, dan obyektivitas

Independensi.

Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (in facts) maupun dalam penampilan (in appearance)

Integritas dan Objektivitas.

Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain.

b.      Standar umum dan prinsip akuntansi

-          Standar Umum.

Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI:

-          Kompetensi Profesional.

Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (reasonable) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.

-          Kecermatan dan Keseksamaan Profesional.

Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional.

-          Perencanaan dan Supervisi.

Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.

-          Relevan yang Memadai.

Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi kesimpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya.

-          Kepatuhan terhadap Standar.

Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultansi manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya, wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI.

-          Prinsip-Prinsip Akuntansi.

Anggota KAP tidak diperkenankan:

Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau

Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. Dalam keadaan luar biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpangan seperti tersebut diatas. Dalam kondisi tersebut anggota KAP dapat tetap mematuhi ketentuan dalam butir ini selama anggota KAP dapat menunjukkan bahwa laporan atau data akan menyesatkan apabila tidak memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara mengungkapkan penyimpangan dan estimasi dampaknya (bila praktis), serta alasan mengapa kepatuhan atas prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan yang menyesatkan.

c.       Tanggung jawab kepada klien

Informasi Klien yang Rahasia. Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk:

-          Membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi

-          Mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.

-          Melarang review praktik profesional (review mutu) seorang Anggota sesuai dengan kewenangan IAI atau

-          Menghalangi Anggota dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI-KAP dalam rangka penegakan disiplin Anggota.

-          Anggota yang terlibat dalam penyidikan dan review diatas, tidak boleh memanfaatkannya untuk keuntungan diri pribadi mereka atau mengungkapkan informasi klien yang harus dirahasiakan yang diketahuinya dalam pelaksanaan tugasnya. Larangan ini tidak boleh membatasi Anggota dalam pemberian informasi sehubungan dengan proses penyidikan atau penegakan disiplin sebagaimana telah diungkapkan dalam butir (4) di atas atau review praktik profesional (review mutu) seperti telah disebutkan dalam butir (3) di atas.

Fee Profesional

*Besaran Fee

Besarnya fee Anggota dapat bervariasi tergantung antara lain : risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi.

Fee Kontinjen

Fee kontinjen adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. Fee dianggap tidak kontinjen jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan fee kontinjen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi indepedensi.

d.      Tanggung jawab kepada rekan seprofesi

-          Tanggung jawab kepada rekan seprofesi.

Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi.

-          Komunikasi antar akuntan publik.

Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila menerima penugasan audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan. Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai. Akuntan publik tidak diperkenankan menerima penugasan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan penugasan akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien, kecuali apabila penugasan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang.

e.       Tanggung jawab dan praktik lain

-          Perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan.

Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi.

-          Iklan, promosi dan kegiatan pemasaran lainnya.

Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi.

-          Komisi dan Fee Referal.

Komisi

Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan atau diterima kepada/dari klien/pihak lain untuk memperolah penugasan dari klien/pihak lain.

Anggota KAP tidak diperkenankan untuk memberikan/menerima komisi apabila pemberian/penerimaan komisi tersebut dapat mengurangi independensi.

Fee Referal (Rujukan).

Fee referal (rujukan) adalah imbalan yang dibayarkan/diterima kepada/dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik.Fee referal (rujukan) hanya diperkenankan bagi sesama profesi.

Bentuk Organisasi dan Nama KAP

Anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang tidak menyesatkan dan merendahkan citra profesi.

Aturan-aturan etika ini harus diterapkan oleh anggota IAI-KAP dan staf profesional (baik yang anggota IAI-KAP maupun yang bukan anggota IAI-KAP) yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik (KAP).

B.     TANGGUNG JAWAB SOSIAL KAP SEBAGAI ENTITAS BISNIS

Tanggung jawab sosial suatu lembaga bukanlah pemberian sumbangan atau pemberian layanan gratis. Tanggung jawab sosial kantor akuntan publik meliputi ciri utama dari profesi akuntan publik terutama sikap altruisme, yaitu mengutamakan kepentingan publik dan juga memperhatikan sesama akuntan publik dibanding mengejar laba.

Sebagai entitas bisnis layaknya entitas-entitas bisnis lain, Kantor Akuntan Publik juga dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk uang dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi yang artinya pada Kantor Akuntan Publik juga dituntut akan suatu tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Namun, pada Kantor Akuntan Publik bentuk tanggung jawab sosial suatu lembaga bukanlah pemberian sumbangan atau pemberian layanan gratis. Tapi meliputi ciri utama dari profesi akuntan publik terutama sikap altruisme, yaitu mengutamakan kepentingan publik dan juga memperhatikan sesama akuntan publik dibanding mengejar laba.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi akuntan publik.

C.     KRISIS DALAM PROFESI AKUNTANSI

Krisis dalam Profesi akuntan publik di Indonesia diperkirakan akan terjadi dalam sepuluh tahun ke depan, disebabkan karena semakin minimnya SDM akibat kurangnya minat generasi muda terhadap profesi tersebut.

Berdasarkan data Ikatan Akuntan Publik (IAI), sedikitnya 75% akuntan publik yang berpraktek di Indonesia berusia di atas 55 tahun. Kondisi ini, tentunya akan mengancam eksistensi profesi akuntan publik di Tanah Air karena tidak ada regenerasi kepada kaum muda. Padahal, seiring dengan semakin berkembangnya pertumbuhan industri di Indonesia, jasa akuntan semakin dibutuhkan. Apabila keadaan ini tidak bisa diatasi, maka diperkirakan dalam sepuluh tahun ke depan, profesi akuntan terancam mati. Padahal semakin ke depan profesi ini akan sangat menjanjikan karena pesatnya pertumbuhan industri.

Pelaksanaan ekonomi di negeri ini ditunjang fungsi akuntan publik oleh karena itu pemerintah mendesak RUU Akuntan Publik guna segera disahkan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

Melalui RUU akuntan publik ini, negara ingin mengatur peran dan bagaimana akuntan publik bekerja. Pasalnya, saat ini terjadi ketimpangan dalam dunia akuntan publik. Dari 16 ribu perusahaan yang selalu diaudit shatiap tahun, 70 persennya hanya diaduit oleh 4 akuntan publik. Sisanya lebih dari 400 akuntan publik dan 600 orang akuntan bekerja.

Undang Undang itu juga mengatur bagaimana profesi akuntan itu bisa mendapatkan perhatian dan pembinaan, mulai dari ijin, menentukan standar akuntansi juga mengawasi kode etik. Izin akuntan publik tetap dari pemerintah, dan kemudian nantinya akan ada sebuah komite yang dibentuk yang terdiri dari perwakilan pemerintah, asosiasi, dan emiten yang akan mengawasi dan membina dalam pelaksanaan pekerjaan akuntan publik.

Dengan undang-undang ini juga diharapkan setiap akuntan publik bisa bekerja secara profesional. Kedepannya Kementerian Keuangan, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak mempercayakan audit laporan keuangan perusahaan itu kepada akuntan publik. Jadi nantinya bagi setiap wajib pajak yang laporan keuangannya sudah diaudit oleh akuntan publik dan statusnya baik, maka laporan keuangan itu tidak akan diperiksa lagi oleh Ditjen Pajak karena  akuntan publik dipercaya mampu dan dapat memberikan laporan yang benar  sehingga dengan demikian Ditjen Pajak hanya tinggal berfokus pada perusahaan yang memang bermasalah.

D.    REGULASI DALAM RANGKA PENEGAKAN ETIKA KAP

Setiap orang yang melakukan tindakan yang tidak etis maka perlu adanya penanganan terhadap tindakan tidak etis tersebut. Tetapi jika pelanggaran serupa banyak dilakukan oleh anggota masyarakat atau anggota profesi maka hal tersebut perlu dipertanyakan apakah aturan-aturan yang berlaku masih perlu tetap dipertahankan atau dipertimbangkan untuk dikembangkan dan disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan.

Secara umum kode etik berlaku untuk profesi akuntan secara keselurahan kalau melihat kode etik akuntan Indonesia isinya sebagian besar menyangkut profesi akuntan publik. Padahal IAI mempunyai kompartemen akuntan pendidik, kompartemen akuntan manajemen disamping kompartemen akuntan publik. Perlu dipikir kode etik yang menyangkut akuntan manajemen, akuntan pendidik, akuntan negara (BPKP, BPK, pajak).

Kasus yang sering terjadi dan menjadi berita biasannya yang menyangkut akuntan publik. Kasus tersebut bagi masyarakat sering diangap sebagai pelanggaran kode etik, padahal seringkali kasus tersebut sebenarnya merupakan pelanggaran standar audit atau pelanggaran terhadap SAK.

Terlepas dari hal tersebut diatas untuk dapat melakukan penegakan terhadap kode etik ada beberapa hal yang harus dilakukan dan sepertinya masih sejalan dengan salah satu kebijakan umum pengurus IAI periode 1990 s/d 1994yaitu :

a)      Penyempurnaan kode etik yang ada penerbitan interprestasi atas kode etik yang ada baik sebagai tanggapan atas kasus pengaduan maupun keluhan dari rekan akuntan atau masyarakat umum. Hal ini sudah dilakukan mulai dari seminar pemutakhiran kode etik IAI, hotel Daichi 15 juni 1994 di Jakarta dan kongres ke-7 di Bandung dan masih terus dan sedang dilakukan oleh pengurus komite kode etik saat ini.

b)      Proses peradilan baik oleh badan pengawas profesi maupun dewan pertimbangan profesi dan tindak lanjutnya (peringatan tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian sebagai anggota IAI).

c)      Harus ada suatu bagian dalam IAI yang mengambil inisiatif untuk mengajukan pengaduan baik kepada badan pengawasan profesi atas pelanggaran kode etik meskipun tidak ada pengaduan dari pihak lain tetapi menjadi perhatian dari masyarakat luas.

Di Indonesia, melalui PPAJP – Dep. Keu., pemerintah melaksanakan regulasi yang bertujuan melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan penegakkan etika terhadap kantor akuntan publik. Hal ini dilakukan sejalan dengan regulasi yang dilakukan oleh asosiasi profesi terhadap anggotanya. Perlu diketahui bahwa telah terjadi perubahan insitusional dalam asosiasi profesi AP. Saat ini, asosiasi AP berada dibawah naungan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Sebelumnya asosiasi AP merupakan bagian dari Institut Akuntan Indonesia (IAI), yaitu Kompartemen Akuntan Publik).

Perkembangan terakhir dunia internasional menunjukkan bahwa kewenangan pengaturan akuntan publik mulai ditarik ke pihak pemerintah, dimulai dengan Amerika Serikat yang membentuk Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). PCAOB merupakan lembaga semi pemerintah yang dibentuk berdasarkan Sarbanes Oxley Act 2002. Hal ini terkait dengan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap lemahnya regulasi yang dilakukan oleh asosiasi profesi, terutama sejak terjadinya kasus Enron dan Wordcom yang menyebabkan bangkrutnya Arthur Andersen sebagai salah satu the Big-5, yaitu kantor akuntan publik besar tingkat dunia. Sebelumnya, kewenangan asosiasi profesi sangat besar, antara lain: (i) pembuatan standar akuntansi dan standar audit; (ii) pemeriksaan terhadap kertas kerja audit; dan (iii) pemberian sanksi. Dengan kewenangan asosiasi yang demikian luas, diperkirakan bahwa asosiasi profesi dapat bertindak kurang independen jika terkait dengan kepentingan anggotanya. Berkaitan dengan perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Rancangan Undang-Undang tentang Akuntan Publik (Draft RUU AP, Depkeu, 2006) menarik kewenangan pengawasan dan pembinaan ke tangan Menteri Keuangan, disamping tetap melimpahkan beberapa kewenangan kepada asosiasi profesi. Dalam RUU AP tersebut, regulasi terhadap akuntan publik diperketat disertai dengan usulan penerapan sanksi disiplin berat dan denda administratif yang besar, terutama dalam hal pelanggaran penerapan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Disamping itu ditambahkan pula sanksi pidana kepada akuntan publik palsu (atau orang yang mengaku sebagai akuntan publik) dan kepada akuntan publik yang melanggar penerapan SPAP. Seluruh regulasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, meningkatkan kepercayaan publik serta melindungi kepentingan publik melalui peningkatan independensi auditor dan kualitas audit.

E.     PEER REVIEW

Peer review adalah proses regulasi oleh sebuah profesi atau proses evaluasi yang melibatkan individu-individu yang berkualitas dalam bidang yang relevan. Metode peer review bekerja untuk mempertahankan standar, meningkatkan kinerja dan memberikan kredibilitas. Dalam dunia akademis peer review sering digunakan untuk menentukan kesesuaian sebuah makalah akademis untuk publikasi.

KESIMPULAN :

Aturan Etika dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) yakni Independensi, Integritas, dan Obyektivitas, Standar umum dan prinsip akuntansi, Tanggung jawab kepada klien, Tanggung jawab kepada rekan seprofesi, Tanggung jawab dan praktik lain penting untuk  dipahami dan  oleh setiap anggota KAP agar menjadi seorang akuntan publik yang profesional. Seorang akuntan publik juga memiliki tanggung jawab lain yang harus dilakukan selain tanggung jawabnya kepada Klien, rekan seprofesi, dan tanggung jawab lainnya yakni tanggung jawab sosial yang berupa pemberian pelayanan yang baik kepada publik dan memperhatikan rekan seprofesi dengan tidak hanya mencari keuntungan diri sendiri. Dengan semakin berkurangnya minat para generasi muda akan profesi akuntan publik, maka diperkirakan akan terjadi krisis terhadap profesi akuntan publik pada sepuluh tahun yang akan datang. RUU akuntan publik dibentuk untuk mengatur peran dan bagaimana akuntan publik bekerja, mengatur bagaimana profesi akuntan itu bisa mendapatkan perhatian dan pembinaan, mulai dari ijin, menentukan standar akuntansi juga mengawasi kode etik, dengan harapan akuntan publik dapat bekerja secara profesional. Perlu adanya penegakan kode etik akuntan agar masyarakat tidak salah anggapan mengenai pelanggaran yang dilakukan seorang akuntan apakah itu merupakan pelanggaran kode etik atau pelanggaran standar audit atau pelanggaran SAK.

Diharapkan agar dengan adanya aturan etika dalam Kantor Akuntan Publik dan dibentuknya RUU Akuntan Publik maka para akuntan publik dapat bekerja secara profesional dengan memperhatikan kepentingan negara dan masyarakat. Juga diharapkan agar dengan adanya perhatian pemerintah akan profesi akuntansi maka akan banyak anak – anak muda yang berminat untuk berprofesi sebagai akuntan publik agar krisis yang mengancam matinya profesi akuntansi tidak benar – benar terjadi. Dan juga kepada komite yang sudah ada yakni perwakilan pemerintah, asosiasi, dan emiten yang akan mengawasi dan membina dalam pelaksanaan pekerjaan akuntan publik agar dapat bekerja dengan jujur dan adil tanpa pandang bulu, mengatakan benar jika benar, mengatakan salah jika memang salah, agar pelanggaran – pelanggaran yang sering dilakukan para akuntan publik dapat ditangani sesuai dengan Undang – undang yang berlaku.

SUMBER :

https://paskalinaani.wordpress.com/2014/01/18/etika-dalam-kantor-akuntan-publik/

http://erikacixers.wordpress.com/2013/11/08/etika-dalam-kantor-akuntansi-publik/

http://madewahyudisubrata.blogspot.com/2013/12/etika-dalam-kantor-akuntan-publik.html

http://xsaelicia.blogspot.com/2012/11/etika-dalam-kantor-akuntan-publik.html

http://winasr.blogspot.com/2013/10/etika-dalam-kantor-akuntan-publik.html

http://ihdaafdila.blogspot.com/2013/11/etika-dalam-kantor-akuntan-publik.html

http://aininuraini06.blogspot.com/2014/11/pengertian-dan-contoh-kasus-etika.html